Menulis SMS (sidomi) |
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan interkoneksi SMS berbasis biaya mulai diberlakukan pada 1 Juni nanti.
Dengan skema ini, SMS yang sebelumnya berdasarkan Sender Keep All
(SKA) tidak berlaku. Metode SKA biasanya dijadikan ajang promosi
operator selular untuk memberikan SMS gratis ke operator lain.
Dengan demikian, operator pengirim pesan memperoleh pendapatan, sementara operator penerima mendapatkan trafik.
Perubahan skema menjadi berbasis biaya (costbased)
ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo No
08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi yang menyebutkan
penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya.
Selama ini
interkoneksi layanan pesan pendek atau SMS dilakukan dengan basis SKA
dengan pertimbangan trafik SMS antar penyelenggara akan berimbang karena
adanya proses balas-berbalas pengiriman SMS.
“Namun dalam
perkembangannya terjadi ketidakseimbangan trafik sehingga penyelenggara
yang ''kebanjiran'' SMS dari penyelenggara lain merasa dirugikan,” kata
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto
dalam siaran pers, Sabtu, 26 Mei 2012.
Selama ini penerapan skema SKA kerap disalahgunakan, seperti munculnya SMS Broadcast, yaitu penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon seluler dan SMS spamming
atau SMS yang tidak diinginkan. Di sisi lain, sebagian masyarakat tidak
menyadari bahwa tarif murah dan gratis disertai dengan syarat dan atau
ketentuan tertentu.
Dalam penjelasannya, Gatot mengatakan biaya
interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun
2010, yaitu sebesar Rp 23 per SMS. Sedangkan tarif pungut yang menjadi
beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah beberapa komponen
biaya lainnya.
Perubahan ini, kata Gatot untuk menciptakan iklim
yang sehat bagi industri telekomunikasi, terutama bagi jaringan yang
digunakan untuk menyalurkan trafik SMS. Kebijakan ini diharapkan bisa
mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur jaringan
baru.
Menurut Gatot kebijakan ini tidak menutup kompetisi bagi
operator untuk memberikan layanan SMS dengan tarif murah. Namun,
persaingan tersebut harus tetap berbasis biaya.
Sebenarnya, pada
April 2010 pemerintah telah melaranga layanan SMS gratis. Namun larangan
tersebut tidak efektif karena dasar hukum yang dinilai lemah. Sekarang,
tidak ada pilihan bagi operator. “Target waktu implementasi tidak dapat
ditawar lagi,” kata Gatot.
Sejak Desember 2011 lalu, pemerintah
telah telah mengkaji berbagai komponen untuk berjalannya kebijakan SMS
berbasis biaya ini, baik itu persiapan modifikasi storage, server, sistem billing , pengalokasikan dana untuk belanja modal (capex), dan sistem interkoneksi masing-masing operator.
Sumber:
http://www.tempo.co/read/news/2012/05/28/072406713/Juni-Tak-Ada-Lagi-SMS-Gratis
0 komentar:
Posting Komentar